BAB 11 : SISTEM FISIKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

 BAB 11 — SISTEM FISKAL BERBASIS KEADILAN DAN KEMASLAHATAN

Setelah Bab 10 membahas keuangan dan moneter, Bab 11 beralih ke sisi lain dari kebijakan ekonomi negara, yaitu fiskal — bagaimana negara mengumpulkan pendapatan (lewat pajak dan zakat) serta membelanjakannya untuk kepentingan rakyat, dengan tetap berpegang pada nilai keadilan dan kemaslahatan bersama.

A. Sistem Fiskal Pancasila dan Instrumen Fiskal Islam: Perbandingan dan Titik Temu

Sistem fiskal Pancasila yang dijalankan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, pada dasarnya bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dibelanjakan bagi kepentingan bersama. Di sisi lain, Islam juga memiliki instrumen fiskalnya sendiri, seperti zakat, yang telah berjalan sejak masa awal Islam sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta bagi yang mampu. Ketika keduanya dibandingkan, terlihat bahwa tujuan dasarnya sama, yaitu mengumpulkan sumber daya dari masyarakat yang mampu untuk didistribusikan kembali demi kesejahteraan bersama, sehingga keduanya dapat dipertemukan dalam satu kerangka fiskal yang saling melengkapi.

B. Pajak (Dharibah) dan Zakat: Dualisme Kewajiban Fiskal dalam Negara Muslim Berkonstitusi Pancasila

Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, muncul dua kewajiban fiskal sekaligus, yaitu membayar pajak kepada negara yang dalam istilah fiqih disebut dharibah, dan menunaikan zakat sebagai kewajiban agama. Dualisme ini bukan dipandang sebagai beban ganda yang saling bertentangan, melainkan sebagai dua kewajiban yang berjalan pada jalurnya masing-masing, pajak untuk membiayai fungsi negara secara umum, dan zakat untuk membiayai kebutuhan umat secara khusus, terutama bagi golongan yang berhak menerimanya.

C. Pengeluaran Negara untuk Kemaslahatan Publik: Bait al-Mal dan APBN Berkeadilan

Dalam sejarah Islam klasik, dikenal lembaga yang disebut Bait al-Mal, yaitu semacam kas negara yang menampung dan mengelola dana publik untuk dibelanjakan bagi kepentingan umat. Konsep ini disandingkan dengan APBN modern, dengan penekanan bahwa pengeluaran negara harus benar-benar diarahkan untuk kemaslahatan publik, bukan sekadar memenuhi target anggaran atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

D. Kemiskinan dan Ketimpangan: Instrumen Fiskal Integratif sebagai Solusi

Persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan besar bangsa diyakini dapat diatasi secara lebih efektif apabila instrumen fiskal negara, seperti pajak dan belanja sosial, dipadukan dengan instrumen fiskal Islam, seperti zakat dan wakaf. Penggabungan kedua jalur ini memberikan lebih banyak sumber daya dan lebih banyak cara untuk menjangkau kelompok miskin, sehingga penyelesaian masalah kemiskinan dan ketimpangan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dibandingkan jika hanya mengandalkan satu instrumen saja.

E. Konstruksi Sistem Fiskal Nasional Berbasis Nilai: Mewujudkan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur

Seluruh upaya membangun sistem fiskal yang adil ini pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar yang disebut Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu gambaran sebuah negeri yang baik, makmur, dan mendapatkan ampunan serta ridha dari Tuhan. Sistem fiskal yang dibangun bukan sekadar alat teknis pengumpulan dan pembelanjaan uang negara, melainkan sarana untuk mewujudkan visi peradaban yang lebih besar tersebut.

F. Reformasi Fiskal menuju Negara Kesejahteraan Islami-Pancasilais

Sebagai penutup bab, diusulkan sebuah arah reformasi fiskal jangka panjang, yaitu membangun negara kesejahteraan yang bercorak islami sekaligus pancasilais. Artinya, negara tidak hanya berperan mengumpulkan dan membelanjakan anggaran secara teknis, tetapi benar-benar menjalankan fungsi sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, dengan menggabungkan kekuatan sistem fiskal modern dan nilai-nilai keislaman yang telah terbukti mengandung mekanisme keadilan sosial sejak lama.

RINGKASAN BAB 11 

Bab 11 menunjukkan bagaimana sistem fiskal Pancasila yang dijalankan lewat APBN dapat dipertemukan dengan instrumen fiskal Islam seperti zakat, karena keduanya sama-sama bertujuan mengumpulkan sumber daya dari masyarakat yang mampu untuk kepentingan bersama. Kewajiban membayar pajak dan menunaikan zakat dipandang berjalan berdampingan, bukan saling membebani, dengan pajak membiayai fungsi negara secara umum dan zakat membiayai kebutuhan umat secara khusus. Konsep kas negara dalam sejarah Islam turut menjadi rujukan agar pengeluaran negara modern benar-benar diarahkan bagi kemaslahatan publik. Persoalan kemiskinan dan ketimpangan diyakini dapat diatasi lebih efektif dengan memadukan instrumen fiskal negara dan instrumen fiskal Islam sekaligus, dan pada akhirnya seluruh upaya ini diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sebuah negeri yang makmur dan diridhai Tuhan, sekaligus menjadi arah reformasi jangka panjang menuju negara kesejahteraan yang islami sekaligus pancasilais.